“Kebijakan kependudukan yang dianut oleh pemerintah Republik Indonesia Saat Ini”

Penduduk atau rakyat adalah unsur utama terbentuknya suatu negara. Penduduk juga merupakan aset penting pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penduduk Indonesia pada tahun 2015 menurut proyeksi yang dipublikasikan oleh United Nations dalam World Population Prospects (The 2015 Revision) adalah sebanyak 258 juta jiwa. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Kondisi ini dapat menjadi modal berharga dalam pembangunan Indonesia. Sebaliknya, kondisi ini dapat menjadi penghambat jika tidak dikelola dengan kebijakan kependudukan yang tepat.

Lingkungan, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, dan politik berpengaruh terhadap pola kependudukan suatu wilayah. Oleh karena itu, masalah dan isu kependudukan antar wilayah dapat berbeda tergantung dari kondisi wilayah masing-masing. Perbedaan masalah dan isu kependudukan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap teori kependudukan yang cetuskan oleh berbagai tokoh demografi. Sehingga, pemerintah di suatu negara harus bijak dan tepat dalam mengadopsi teori-teori kependudukan yang akan diterapkan dalam rangka perumusan kebijakan kependudukan di negara tersebut.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang luas dengan beragam suku bangsa didalamnya tentunya memiliki permasalahan kependudukan sendiri. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan dengan permasalahan utama keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan, dan lapangan usaha. Kondisi ini menimbulkan isu-isu kependudukan antara lain tingginya fertilitas, mortalitas, dan urbanisasi. Salah satu contoh yang sangat nyata saat ini adalah persebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah Indonesia.

Program kependudukan yang populer dilaksanakan pemerintah indonesia dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia hingga saat ini antara lain :

1.    Transmigrasi

Suatu program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Program ini telah dimulai sejak penjajahan belanda untuk memasok tenaga kerja ke wilayah perkebunan yang jarang penduduk. Setelah kemerdekaan program ini diteruskan pemerintah Republik Indonesia karena dinilai memberikan dampak positif. Selain mengatur distribusi penduduk program transmigrasi juga menjadi upaya pengembangan wilayah. Akan tetapi, saat ini program tersebut sudah tidak terlalu gencar mengingat tingginya biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraannya.

2.    Keluarga Berencana (KB)

Suatu program yang bertujuan membentuk keluarga kecil yang berkualitas melalui penekanan jumlah kelahiran. program ini dilaksanakan sejak jaman orde baru yaitu sekitar awal tahun 1970-an dan masih terus dilanjutkan hingga saat ini oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini terlaksana bukan tanpa kendala. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 partisipasi penggunaan alat KB perempuan adalah sebesar 96,79 persen dan alat KB laki-laki hanya sebesar 1,42 persen, serta sisanya KB tanpa alat. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi KB oleh laki-laki.

3.    Peningkatan kualitas kesehatan dan pemberdayaan perempuan

Program kebijakan lain yang juga di laksanakan pemerintah dalam mengatasi isu kependudukan adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pemberdayaan perempuan. Program ini dilaksanakan dengan harapan untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk yang akan berdampak terhadap penurunan angka mortalitas dan peningkatan angka harapan hidup. Salah satu contoh kegiatan yang sedang gencar dilaksanakan pemerintah saat ini adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS).

       Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan kependudukan di Indonesia bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan serta meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi penduduk. Tujuan tersebut mengarah kepada kebijakan demografi yang bersifat antinatalis. Kebijakan antinatalis ini berorientasi pada penurunan angka kelahiran dimana hal ini terlihat dari pelaksanaan program KB yang masih gencar dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Jakarta, 1 September 2016